Pada awal 2025, Jepang dikejutkan oleh merebaknya wabah flu yang dinilai sebagai salah satu krisis kesehatan terparah dalam dua dekade terakhir. Varian baru virus influenza tipe A (H7N9-X), yang pertama kali terdeteksi di Prefektur Osaka pada Januari 2025, menyebar cepat ke 43 dari 47 prefektur di negeri Sakura dalam waktu kurang dari tiga bulan. Data Kementerian Kesehatan Jepang mencatat lebih dari 1,2 juta kasus terkonfirmasi hingga akhir Maret, dengan tingkat kematian mencapai 1,8%—dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan flu musiman biasa.
Penyebaran dan Karakteristik Virus
Virus H7N9-X disebut memiliki daya tahan tinggi di suhu dingin dan mampu bertahan di permukaan benda hingga 72 jam. Penularannya melalui udara dan kontak langsung, dengan gejala mirip flu berat disertai sesak napas dan demam tinggi yang berkepanjangan. Sebanyak 60% pasien yang dirawat di rumah sakit memerlukan bantuan oksigen, sementara 15% di antaranya harus menjalani perawatan intensif. Klaster terbesar terjadi di wilayah Kansai, terutama di Osaka, Kyoto, dan Hyogo, yang menyumbang 40% total kasus nasional.
Respons Pemerintah dan Kebijakan Darurat
Pemerintah Jepang menetapkan status darurat flu nasional pada Februari 2025, memperketat protokol kesehatan seperti wajib masker di ruang publik, pembatasan kegiatan sosial, dan penutupan sementara sekolah di 14 prefektur. Program vaksinasi darurat digencarkan, dengan target 80% populasi divaksinasi ulang menggunakan vaksin khusus H7N9-X yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Takeda. Hingga April 2025, 55% warga Jepang telah menerima dosis pertama, meski distribusi vaksin sempat terhambat kelangkaan bahan baku di awal produksi.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Wabah ini memicu kepanikan massal, terutama di kalangan lansia dan kelompok rentan. Banyak perusahaan menerapkan kebijakan work from home hingga 80%, sementara sektor pariwisata anjlok 70% karena pembatalan wisatawan asing. Pusat perbelanjaan dan restoran di Tokyo melaporkan penurunan pengunjung hingga 60%, memaksa 20% UMKM tutup sementara. Di sisi lain, penjualan masker dan obat-obatan meningkat tajam, dengan harga masker N95 melonjak 300% di pasar gelap.
Tantangan dan Kritik
Meski respons cepat, pemerintah dikritik karena lambat menyediakan tes antigen massal dan kurangnya koordinasi antar-prefektur. Banyak warga mengeluhkan antrean panjang di puskesmas dan minimnya informasi terkini dalam bahasa asing untuk komunitas pendatang. Selain itu, isu hoaks tentang “vaksin mengandung mikrocip” merajalela di media sosial, menyebabkan 30% populasi muda enggan divaksinasi.
Langkah ke Depan dan Pelajaran
Pakar epidemiologi dari Universitas Tokyo, Dr. Aiko Yamamoto, menegaskan bahwa Jepang perlu memperkuat sistem surveilans penyakit dan meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk menghadapi ancaman pandemi di masa depan. “Krisis ini membuka mata kita bahwa kesiapsiagaan tidak boleh hanya fokus pada virus corona,” katanya dalam konferensi pers April lalu.
Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memuji upaya Jepang dalam pengembangan vaksin cepat, tetapi mengingatkan risiko mutasi virus jika negara-negara lain tidak melakukan langkah serupa. “Kolaborasi global dan transparansi data adalah kunci menghentikan pandemi,” ujar Direktur WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
