Pelayanan kesehatan primer, seperti yang diberikan di Puskesmas, merupakan garda terdepan dalam sistem kesehatan Indonesia. Di sini, interaksi antara pasien dan tenaga kesehatan seringkali menjadi penentu kualitas hidup masyarakat. Namun, tidak semua orang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pasien. Padahal, keseimbangan antara keduanya penting untuk memastikan pelayanan yang efektif, aman, dan manusiawi.
Hak Pasien: Perlindungan yang Sering Terabaikan
Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, tanpa diskriminasi. Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 menjamin hak pasien, termasuk hak atas informasi medis, persetujuan tindakan (informed consent), privasi, dan keamanan data. Misalnya, seorang ibu hamil di Puskesmas berhak mengetahui risiko dan manfaat persalinan normal versus operasi caesar sebelum memilih opsi yang sesuai.
Sayangnya, dalam praktiknya, hak-hak ini sering terlanggar karena ketidaktahuan pasien atau keterbatasan sumber daya. Contoh nyata terjadi di Puskesmas X, di mana seorang lansia tidak diberikan penjelasan lengkap tentang efek samping obat hipertensi yang diresepkan. Akibatnya, pasien mengalami komplikasi dan kehilangan kepercayaan pada fasilitas kesehatan.
Kewajiban Pasien: Tanggung Jawab yang Sering Diabaikan
Di sisi lain, pasien juga memiliki kewajiban untuk mematuhi prosedur medis dan menghormati tenaga kesehatan. Kewajiban ini mencakup memberikan informasi akurat tentang riwayat penyakit, mengikuti anjuran pengobatan, serta menjaga ketertiban di fasilitas kesehatan.
Sebuah studi kasus di Puskesmas Y menunjukkan bagaimana seorang pasien diabetes mengalami penurunan kondisi karena tidak disiplin dalam mengatur pola makan dan minum obat. Padahal, dokter telah memberikan edukasi berulang kali. Perilaku ini tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga membebani sistem kesehatan.
Tantangan dalam Implementasi
Puskesmas kerap menghadapi tantangan dalam menegakkan hak dan kewajiban pasien. Keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta rendahnya literasi kesehatan masyarakat menjadi penghambat. Di Puskesmas Z, misalnya, petugas kesulitan memberikan informasi detail karena harus melayani ratusan pasien per hari. Akibatnya, proses informed consent sering terkesan formalitas belaka.
Selain itu, budaya paternalistik dalam pelayanan kesehatan masih kuat. Banyak pasien yang enggan bertanya atau mengkritik karena menganggap tenaga kesehatan sebagai “penguasa” ilmu. Padahal, komunikasi dua arah adalah kunci pelayanan yang berpusat pada pasien (patient-centered care).
Solusi: Edukasi dan Kolaborasi
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya edukasi berkelanjutan bagi pasien dan tenaga kesehatan. Puskesmas dapat memanfaatkan media visual, seperti poster atau video singkat, untuk menjelaskan hak dan kewajiban secara sederhana. Selain itu, pelatihan komunikasi efektif bagi petugas dapat meningkatkan kepercayaan pasien.
Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan kader kesehatan juga penting. Di Puskesmas A, program “Kelas Pasien Cerdas” berhasil meningkatkan kepatuhan pengobatan melalui diskusi interaktif tentang hak dan tanggung jawab. Pasien diajak berperan aktif, bukan sekadar menjadi penerima layanan pasif.
Penutup
Hak dan kewajiban pasien di Puskesmas bukanlah konsep abstrak, melainkan fondasi pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu. Ketika pasien memahami haknya, mereka bisa menuntut pelayanan terbaik. Sebaliknya, ketika mereka menjalankan kewajiban, proses penyembuhan menjadi lebih efektif. Dengan demikian, kesadaran bersama dari dua pihak inilah yang akan memperkuat sistem kesehatan primer di Indonesia.
